-->

Welcome!

I am Putra Riestanop Graphic Designer Marketing Branding Content Creator

View Work Hire Me!

About Me

Graphic Design
Marketing
Development
Who am i

Putra Riestanop

Professional Graphic Designer and Marketing

A graphic design enthusiast majoring in public relations at Diponegoro University. Strong background in several areas, including public speaking, digital marketing, graphic design, and cinematography. Enjoys working in a multi-tasking environment where individual performance is appreciated as well as collaboration between teams. Effective in working on projects in conjunction with operational teams to ensure smooth and efficient operations. Capable of taking on challenging roles within a competitive organization, combining a wide range of experiences, and the desire to further develop one's expertise. .

Services

Graphic Design

Nulla metus metus ullamcorper vel tincidunt sed euismod nibh Quisque volutpat

Development

Marketing

Public Relations

Our Blog

Membaca Masa Depan Institusi Politik dan Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok


Membaca Masa Depan Institusi Politik dan Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok
Source picture google
Oleh : Alif Muhammad Iqbal
Sejarah Terbetuknya Republik Rakyat Tiongkok
Negara dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai  tujuan yang ingin dicapai  bersama, begitu juga dengan Tiongkok. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut  dengan menerapkan suatu kebijakan, kebijakan pemerintah setiap negara memiliki perbedaan tetapi  tujuannya sama untuk mensejahterakan warganya.
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan salah satu Negara yang cukup tua di asia, negara ini besar karena sejarah panjang dan banyak dinasti yang memerintah negara ini, hingga terbentuknya pemerintahan republik tahun 1908 dibawah pemerintahan nasionalis  yang dipimpin Dr. Sun Yat Sen . Perang saudara sempat melanda negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas ini, dimana perang ini terjadi antara kaum nasionalis dan komunis yang sama-sama berjuang untuk menegakan kedaulatan negaranya melawan bangsa asing. Berakhirnya perang saudara diakhiri dengan terbentuknya negara Republik Rakyat Tiongkok yang berhaluan komunis.
Mao De Zong pada 1 oktober 1949 mengumumkan terbentuknya negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan dipilih sebagai Presiden dengan dibantu oleh enam wakil : istri Dr.Sun Yat Sen, (Song Qingling), Zhu de, Li Qishen, Zhang Lan, Liu Saoqi  dan Gao gang.
Setelah pernyataan berdirinya Republik Rakyat China, Uni Soviet  segera memberikan pengakuan kedaulatannya atas RRT dan memutuskan  hubungan diplomatiknya dengan pemerintahan Nasionalis Tiongkok. Negara negara satelit Uni Soviet ikut menyatakan pengakuan kedaulatan bagi RRT.  India merupakan Negara di luar blok Soviet yang pertama kali memberikan pernyataan kedaulatan atas RRT, tepatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Pada tanggal 6 Januari 1950 Inggris menyatakan pengakuan kedaulatan  terhadap RRT sehingga Inggris merupakan negara demokratis Barat  pertama yang mengadakan hubungan dengan pemerintahan komunis Tiongkok.  
 Sejarah Partai Komunis Tiongkok
Partai Komunis Tiongkok PKT adalah barisan pelopor lapisan buruh Tiongkok, sementara itu adalah barisan pelopor rakyat Tiongkok dan etnis Tionghoa, merupakan inti pimpinan usaha sosialisme yang mempunyai keistimwaan tiongkok, mewakili permintaan perkembangan daya produksi Tiongkok yang maju, arah maju kebudayaan maju Tiongkok, dan mewakili kepentingan pokok rakyat Tiongkok yang paling luas.
Ide tertinggi dan target terakhir PKT adalah perwujudan komunisme. Darma PKT menentukan bahwa PKT merupakan Maksime, Leninsme, Pikiran Mao Zedong dan teori Deng Xiaoping serta pikiran “tiga mewakili” sebagai petunjuk aksi diri sendirinya.
PKT beridri pada Juli tahun 1921. Dari tahun 1921 sampai 1949, PKT memimpin rakyat Tiongkok untuk mengadakan perjuangan yang sulit, menggulingkan pengusaan komersilisme, feodalisme dan kapitalisme, mendirikan Republik Rakyat tiongkok. Setelah berdirinya negara, PKT memimpin rakyat berbagai etnis untuk memelihara kemerdekaan dan keamanan negara, dan mengadakan pembangunan sosialime yang berencana agar usaha ekonomi dan kebudayaan Tiongkok memperoleh perkembangan yang tak pernah ada dalam sejarah.
Sejak Oktober tahun 1976, Tiongkok memasuki masa perkembangan historic yang baru. PKT melaksanakan kebijkan reformasi dan keterbukaan terhdapa dunia luar yang diprakarsai Deng Xiaoping. Sejak dilaksanakan kebijakan tersebut, ekonomi nasional dan perkembangan sosial Tiongkok mencapai prestasi yang nyata.
PKT Tiongkok berpendapat bahwa dengan positif mengadakan hubungan terhadap luar negeri, berupaya memperoleh lingkungan internasional yang bertuntung kepada reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar dan pembangunan modern Tiongkok. Dalam ususan internasional, PKT berpegang teguh pada kebijakan yang mandiri dan hidup berdampingan secara damai, memelihara kemerdekaan dan kedaulatan Tiongkok, menentang hegemonisme dan politik kekuasaan kuat, memelihara perdamaian dunia, mendorong kemajuan umat manusia. Kini PKT telah memelihara hubungan bersahabatn dengan 300 lebih partai politik dari 120 negara.( http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20401.ht)

Pengaruh PKT dan Netralitas Terhadap Birokrasi di Tiongkok.
Dai Guofang pendiri dari perusahaan yang bernama Jiangsu Tieben Iron dan Steel sudah menangkap tanda-tanda akan terjadinya ledakan penduduk di perkotaan Tiongkok. Jaringan jalan raya, pusat-pusat bisnis, permukiman serta gedung-gedung tinggi menamur diera 1990-an, dan Dai yakin tren tersebut dalam satu decade berikutnya akan semakin menjadi-jadi . 
Dia yakin perusahaan yang dibentuknya bisa menguasai pangsa pasar  sebagai penyedia besi dan baja dengan harga yang murah, jauh lebih murah dari para pesaingnya , pabrikan besi baja milik pemerintah yang terkenal tidak efisien. Dai sudah merencanakan untuk membentuk sebuah perusahaan baja raksasa, dan dengan dukungan penuh para petinggi partai komunis local di Changzhou, dia mengawali pembangunan proyeknya pada tahun 2003. Tetapi apa lacur, memasuki bulan maret 2004 proyek kontruksi pabrik miliknya dihentikan atas perintah partai komunis di Beijing, lalu dia ditangkao dengan alasan yang  jelas. Boleh jadi para petinggi pemerintahan semula yakin bahwa mereka bisa mencari-cari alasan atau bukti yang memberatkan Dai. 
Akhirnya ia harus menghabiskan waktu lima tahun dipenjara lalu berubah statsunya menjadi tahanan rumah setelah dinayatakan bersalah atas tuduhan pelanggaran  yang sangat remeh pada tahun 2009. Kejahatan Dai yang sesungghnya adalah membuat proyek besar yang dikhawatirkan akan menyaingi perusahaan milik negara tanpa persetujuan elite petinggi partai komunis.
Chen yun, salah satu teman dekat Deng Xioping yang juga dikenal sebagai arsitek penting dari gerakan reformasi pasar di Tiongkok, menggambarkan perekonomian di Tiongkok itu seperti seekor burung di dalam sangkar. Perkonomian Tiongkok itulah burungnya, sementara sangkar yang menerungku dia dalah partai komunis; sangkar itu harus dilebarkan agar si burung lebih sehat dan dinamis, namun tidak boleh dibuka pintunya, sebab burung itu akan tterbang dan lepas kendali. Meski saat ini banyak perusahaaan besar swasta yang beroperasi di Tiongkok, sejumlah besar elemen perkonomian masih dikendalikan serta diproteksi oleh partai komunis. 
Jurnalis Richard McGregor pernah melaporkan bahwa dimeja petinggi perusahaan-perusahaan besar di Tiongkok, selalu terdapat pesawat telepon berwarna merah. Kalau telepon itu bordering dapat dipastikan si penelepon merupakan petinggi partai yang memberikan arahan dan intruksi mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh perusahaan , di bidang apa ia harus berinvestasi , dan apa saja target yang harus dipenuhi . Fakta yang menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan raksasa itu masih dikendalikan oleh partai membuat kita maklum mengapa partai bisa me-reshuffle para CEO perusahaan , memecat atau mempromosikan mereka tanpa banyak memberi keterangan.
Banyak yang berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang spektakuler semenjak dipimpin Deng Xioping yang banyak melakukan reformasi radikal  akan menumbuhkan benih-benih demokrasi dan pluralisme. Ada tanda-tanda gelombang unjuk rasa di Tiananmen tahun 1989 akan mengasilkan keterbukaan politik atau bahkan berakhirnya rezim komunis. Namun kenyataannya berbeda kendaraan lapis baja dikerahkan untuk melumat para demonstran. Buku-buku sejarah juga mencatat kejadian di lapangan Tiananmen  bukan lagi demostrasi yang tertib dan damai , melainkan adalah sebuah pembantaian yang dikenal sebagai tragedy Tiananmen. 
Dalam banyak hal, pemerintah Tiongkok malah menjadi semakin represif setelah terjadinya pembantaian demonstran itu; tokoh-tokoh seperti Zhao ziyang, yang ketika itu menjabat sebagai sekjen partai komunis, disingkirkan karena dianggap berpihak kepada para mahasiswa demostran yang menggelar unjuk rasa di Tiananmen. Selanjutnya partai komunis semakin getol memberangus hak rakyat maupun media massa untuk bersuara dan beropini. Zhao Ziyang dikenai status tahanan rumah lebih dari lima belas tahun lamanya, catatan publiknya dihapus, sehingga dia kini bahkan bukan lagi tokoh ikon bagi pihak-pihak yang mendukung perubahan politik Tiongkok.
Dewasa ini, kontrol partai komunis terhadap media, termasuk internet luar biasa ketatnya. Hebatnya, ini terjadi berkat “kesadaran” para awak media yang menyensor sendiri tulisan-tulisan mereka. Para pemilik media tahu bahwa mereka diharamkan menyebutkan nama Zhao Ziyang atau Liu Xiaobo, tokoh-tokoh pengkritik pemerintah yang tak bosan-bosannya menyerukan tuntutan demokratisasi.
Kepatuhan awak media untuk menyensor sendiri tulisannya maupun liputannya didukung oleh jaringan aparat yang dengan ketat memonitor percakapan dan komunikasi di Tiongkok, yang berwenang memblokir situs- web atau memberendel koran dan secara selektif memblokir oorang-orang  tertentu agar tidak mengakses berita dari internet. Ketatnya kontrol terhadap media itu terbukti nyata ketika pada tahun 2009 menyebar berita mengenai kasus kasus korupsi yang menyeret Hu Jianto, seorang putra sekjen partai komunis, padahal kasusnya sudah merebak sejak tahun 2002. Ketika kasus itu sedang panas-panasnya, aparat pengawas media bergerak sigap agar media massa di Tiongkok jangan sampai mengendus atau mengekspos berita tersebut dan bahkan secara selektif bisa memblokir berita-berita seputar kasus itu di website New York Times dan Financial Times .
Selain mengontrol ketat media massa, baru-baru ini pemerintah komunis Tiongkok Pada 14 Juni 2014, Cina menerbitkan “Ikhtisar Rencana Pembangunan Sistem Kredit Sosial”. Isinya kurang lebih adalah tentang bagaimana negara memanfaatkan big data para warganya untuk membuat takaran kelayakan penduduknya, bukan cuma dalam mendapat kredit, tapi juga seluruh aspek hidup mereka. Meskipun kebijakan ini baru akan diterapkan pada 2020 nanti, warga Tiongkok harus bersiap data pribadinya dikontrol oleh negara sehingga kesempatan berkarier, hingga kelayakan dapat diskon hotel, tiket transportasi, hingga rental mobil juga akan ditentukan skor yang diperoleh. (https://tirto.id/pakai-sistem-skor-cara-horor-cina-mengontrol-warganya-cBps)
Akibat ketatnya kontrol partai terhadap berbagai aspek seperti  institusi ekonomi dan politik potensi munculnya gelombang penghancuran kreatif bisa ditekan semaksimal mungkin, dan stabilitas politik akan terus terjaga hingga terjadinya reformasi politik yang radikal. Seperti halnya Uni Soviet, fenomena pertumbuhan ekonomi Tiongkok dibwah kekuasaan institusi politik ekstraktif itu bisa terjadi karena rezim yang berkuasa leluasa melakukan poltik tambal sulam seperti mengimpor teknologi asing dan mengekspor produk-produk murahan ke pasar internasional.
Teori modernisasi menyatakan bahwa semua masyarakat  atau bangsa yang tumbuh berkembang selalu mengarah ke kehidupan atau peradaban yang maju, modern dan beradab, dan terutama mengarah pada demokrasi. Sikap Amerika Serikat pada masa kepemimpinan George H. Bush mengenai antuasiasme pemerintahnya terhadap perkembangan demokrasi di Tiongkok adalah biarkan Tiongkok untuk tetap berdagang secara bebas dengan negara barat maka bangsa itu akan berkembang, dan pertumbuhan ekonomi nisacaya akan membawa demokrasi  dan perbaikan institusi ekonomi dan politik disana, sesuai dengan apa yang diprediksi teori moderninasi. 
Akan tetapi, peningkatan volume dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak erra 1980-an tak sedikitpun berdampak terhadap demokrasi di Tiongkok, dan diperkirakan meningkatnya partisipasi Tiongkok di pasar bebas pada masa mendatang juga tidak akan banyak mempengaruhi kualitas demokrasi di negara ini, dan hal ini terbukti saat pemerintah Tiongkok akan menggunakan kebijakan system kredit sosial pada 2020 nanti, dimana dengan memanfaatkan teknologi big data, pemerintah Tiongkok akan mengawasi warga negaranya secara ketat.
 Kesimpulan
Kesimpulan yang digarisbawahi dari pengaruh Partai Komunis Tiongkok yang notabene merupakan partai tunggal disana terhadap sistem birokarsi di negara tersebut adalah.
Pertama, pertumbuhan ekonomi dibawah rezim otoriter ekstraktif[1] di Tiongkok, meskipun bisa dipertahankan selama beberapa saat, tidak akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didukung oleh institusi inklusif[2] dan disertai oleh gelombang pengancuran kreatif. Kedua, mustahil kita bisa mengharap bahwa pertumbuhan ekonomi dibawah institusi ekstraktif dapat menumbuhkan demokrasi atau institusi yang inklusif. Tiongkok, Rusia, dan beberapa rezim otoriter lainnya yang dewasa ini bisa meraih pertumbuhan ekonomi, kemungkinan akan mecapai titik jenuhnya sebelum mereka mentranformasikan dirinya menjadi institusi yang lebih inklusif—bahkan sebelum para elite politik memiliki niat kearah itu atau didesak oleh rakyat untuk melakukan perubahan. Ketiga, dalam jangka panjang pertumbuhan dibawah kekuasaan institusi ekstraktif otoriter bukanlah pilhan yang ideal, dan tidak selayaknya untuk didukung untuk dijadikan model pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara Amerika Latin, Asia, dan sub-Sahara Afrika, meski banyak negara yang meiliki opsi tersebut karena skema ini kadang-kadang konsisten dengan kepentingan para elite ekonomi dan politik yang berkuasa disana.




Daftar Pustaka
Acemoglu, D., and J. A. Robinson. 2012. Why Nations Fail: The Origins of. Power, Prosperity, and Poverty.


[1] Institusi yang membawa masyarakat mendapatkan disinsentif untuk bekerja dan berproduksi. Di dalam masyarakat semacam itu, tidak ada jaminan bahwa suatu hari hasil jerih-payah masyarakat akan dirampas semena-mena oleh pemerintah dan kelompok elit.
[2] Institusi yang  membrikan jaminan negara terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Dengan adanya kebebasan, masing-masing individu di dalam masyarakat memiliki insentif untuk bekerja dan berproduksi menciptakan kemakmuran.

Contact Us

Phone :

+20 010 2517 8918

Address :

3rd Avenue, Upper East Side,
San Francisco

Email :

email_support@youradress.com

View Blog

Search This Blog

copyright 2017 Putra Riestanop. Powered by Blogger.

Ge-Er Sama Tuhan

Ge-Er Sama Tuhan Semarang, Putra Riestanop. Teman-teman, suatu ketika aku pernah merasa menjadi manusia yang paling diperhatikan ol...

Ads